Dua Calon Resmi Pengganti Wabup Pamekasan Alm Raja’e

  • Whatsapp

KABAR PAMEKASAN – Partai pengusung pasangan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan Rajae (Berbaur), telah menyepakati pengganti almarhum Rajae yang wafat pada Desember 2020 lalu.

Partai pengusung yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, sudah menyepakati 2 nama  untuk mendampingi Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Bacaan Lainnya

Kendati demikian, Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Pamekasan belum juga bisa menerima dua nama yang diusulkan tersebut. Sebab masih menunggu surat pemberhentian Wakil Bupati Pamekasan Rajae secara resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut juru bicara partai pengusung Berbaur, Heru Prayitno, untuk penetapan kedua nama itu sudah disepakati pada 15 April 2021 lalu. Kesepakatan itu diklaim telah bulat, setelah dilakukan 12 kali rapat konsolidasi.

Sayangnya, Heru masih merahasiakan dua nama tersebut. Alasannya, karena belum didaftarkan ke panlih, mengingat proses pendaftaran juga belum dimulai.

Sedangkan alasan kedatangannya ke kantor DPRD Pamekasan pada Senin (19/4/2021) kemarin, sekedar berkonsultasi secara khusus ke panlih untuk mencari tahu kepastian dari pembukaan pendaftaran. Dari pertemuan dengan panlih, diketahui bahwa pemberhentian wakil bupati yang lama dari DPRD Pamekasan dengan Kemendagri menjadi syarat utama.

“Sesuai dengan aturan dan mekanisme sesuai partai pengusung mengajukan 2 nama kepada bupati dan nanti diserahkan kepada DPRD, untuk nama tersebut sudah ada, tetapi kami tidak bisa membuka sekarang, sudah disepakati, masih ada di kantong,” ulasnya.

Heru juga memastikan bahwa panlih akan mendesak Kemendagri untuk menurunkan SK pemberhentian wakil bupati Pamekasan

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syaifuddin, mengaku sudah mengirim surat ke Kemendagri hingga tiga kali. Surat itu berisi permintaan untuk segera bisa berkonsultasi dalam rangka percepatan penurunan SK pemberhentian wakil bupati.

Namun, imbuh pria dengan sapaan Syafi’ ini, sejauh ini progresnya masih nihil, karena berbagai kendala yang ada. Sedangkan kedatangan partai pengusung Berbaur ke kantornya juga diklarifikasi, yakni dalam rangka meluruskan berbagai informasi tentang pergantian wabup.

“Kami sudah 3 kali menyurati Kemendagri, 2 kali kami bermaksud mendatangi ke sana tetapi tidak ada respon, di samping Kemendagri, kami juga konsultasi ke Biro Hukum dan Biro Otoda Pemprov Jawa Timur, KemenkumHAM dan lainnya,” tutup Syafi’. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *