Menjadi Perumdam, PDAM Semakin Bebaskan Direksi

  • Whatsapp
Suasana rapat Bapemperda DPRD Pamekasan dengan direksi PDAM dan Dinas PUPR Pamekasan. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2021. Terdapat dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan.

Usulan dua raperda tersebut, yaitu perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2020. Dalam perda itu membahas tentang perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya.

Bacaan Lainnya

Sedangkan yang kedua adalah perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2021-2032.

Raperda tentang RTRW diloloskan menjadi Propemperda 2021. Namun, untuk Raperda PDAM belum bisa dimasukkan karena masih ada beberapa poin dalam naskah akademiknya yang perlu dijelaskan secara tertulis oleh PDAM kepada Bapemperda. Walhasil, raperda tentang PDAM ditunda.

“Karena tadi hanya ada naskah akademiknya, bahkan kalau kami belum pegang,” ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Wardatus Sarifah menjelaskan.

Sementara Direktur PDAM Pamekasan Agus Bachtiar menjelaskan, terdapat poin yang perlu dijelaskan ulang dalam naskah akademiknya, yaitu pada pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang alasan diperlukannya modal dasar.

Mengenai diperlukannya perubahan nama dari PDAM menjadi Perumdam, karena adanya keterbatasan wewenang dengan PDAM. Menurutnya, dengan berubah menjadi Perumdam Tirta Jaya, direksi akan leluasa mengeluarkan kebijakan jika terdapat dinamika dengan investor. Namun dengan tetap melalui persetujuan kepala daerah.

Selain itu, perubahan nomenklatur tersebut juga mempengaruhi masa periode direksi perusahaan pelat merah itu. Direksi PDAM hanya bisa ditunjuk oleh kepala daerah maksimal dua kali periode. Namun dengan diubahnya menjadi perumdam, kepala daerah dapat menunjuk direksi menjabat selama tiga kali periode.

“Ada aturan yang mengatur, Permendagri Nomor 54 Tahun 2018. Makanya, semua PDAM se-Indonesia mengubah jadi perumdam,” jelas Agus. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *