FPMP: Pemkab Harus Dapatkan 70% DBH Migas

  • Whatsapp

KABAR PAMEKASAN | Kegiatan eksplorasi gas yang dilakukan di Selat Madura, atau perairan selatan Pamekasan, mendapat respon dari Forum Pemerhati Migas Pamekasan (FPMP).

Koordinator FPMP Suli Faris mengatakan, setelah membuka aturan, ternyata dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah dari kegiatan eksplorasi itu sangat sedikit.

Bacaan Lainnya

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diminta ikut memperjuangkan naiknya nilai DBH yang akan didapat Pemkab Pamekasan. Menurutnya, sumber permasalahannya di Undang-Undang tentang Minyak Bumi dan Gas (Migas) yang perlu direvisi.

Tidak hanya itu, ada aturan yang dinilai kurang adil. Sebab, daerah yang termasuk pada daerah otonomi khusus (otsus) bisa mendapatkan DBH sebesar 70 persen. Sementara daerah yang tidak termasuk otonomi khusus hanya menerima DBH 6 persen.

“Itu pun masih dibagi dengan beberapa kabupaten lain. Jadi ini tidak adil, hanya karena alasan otsus (otonomi khusus, red),” ucapnya.

Jika aturan tersebut tetap dipaksakan, Suli mengusulkan agar Madura digolongkan menjadi daerah otonomi khusus. Usulan tersebut tidak hanya karena untuk mendapatkan DBH 70 persen, tetapi juga demi mempertahankan kearifan lokal dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat keputusan pemerintah pusat yang dinilai sepihak, yakni dalam penetapan kawasan laut sebagai wilayah pemerintah provinsi (pemprov). Sebelumnya, dari 0 sampai 5 mil menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun diubah menjadi kewenangan pemprov.

“Telah kami kaji. Kita punya argumen yang kuat. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” ujar mantan anggota DPRD Pamekasan itu.

Atas kondisi itu, FPMP berencana mengusulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar undang-undang tersebut ditinjau kembali. Jalur tersebut tetap dipilih meski prosesnya akan lama.

“Karena esensi dari otonomi daerah adalah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah berkreasi, membangun dirinya sendiri,” tambah Suli Faris.

Selain itu, banyak dampak negatif yang disebut akan muncul dari kegiatan eksplorasi gas. Salah satu yang dikhawatirkan adalah terganggunya para nelayan wilayah setempat. Sehingga jika mengganggu, menurutnya masuk kategori dilarang oleh undang-undang.

“Oleh karenanya harus ada kompensasi, dan kompensasi itu harus diikat dengan agreement (kesepakatan), agar tidak kecolongan di kemudian hari,” pungkas pria asal Kecamatan Waru, Pamekasan tersebut.

Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Susi Puja Astutik menilai, kegiatan eksplorasi gas tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif.

“Kemarin kami sudah sosialisasi dengan Medco Energi mengenai amdal,” ujar Susi yang menginformasikan bahwa Medco Energi sebagai calon perusahaan yang akan mengeksplorasi migas di perairan Pamekasan itu telah menjalankan beberapa tahapan sesuai regulasi yang berlaku. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *