Urutan 16 di Jatim, Serapan APBD Pamekasan Masih 20,42 Persen

  • Whatsapp
Para pejabat Pemkab Pamekasan saat rapat membahas realisasi APBD Pamekasan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (24/5/2021). (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2021 rupanya tidak terlalu buruk dibanding daerah lain di Jawa Timur. Bahkan, dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, Pamekasan ada di urutan ke-16 dalam hal serapan APBD tertinggi.

“Serapan kita masih bagus dibanding yang lain di Jawa Timur,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, Saudi Rahman.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Trisno menjelaskan, per 24 Mei 2021, serapan APBD Pamekasan yaitu 20,42 persen dari postur APBD Pamekasan tahun anggaran 2021, atau Rp448 miliar dari postur APBD sebesar Rp2,1 triliun.

Rinciannya, dari anggaran belanja operasional; sebesar Rp1,5 triliun, terealisasi Rp307 miliar. Anggaran belanja modal sebesar Rp355 miliar, terealisasi Rp40 miliar. Sedangkan dari anggaran belanja tak terduga sebesar Rp7 miliar, terealisasi Rp1,2 miliar. Kemudian anggaran belanja transfer sebesar Rp321 miliar, terealisasi Rp99 miliar.

Dijelaskannya, kendala penyerapan APBD yang dialami yaitu permasalahan integrasi system penatausahaan keuangan pemerintah daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019.

Selain itu, adanya keterlambatan pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) fisik masih menunggu perubahan dokumen perubahan anggaran (DPA) dan menyesuaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat mengenai besaran alokasi dana transfer pada masa wabah Covid-19 juga berpengaruh.

Sedangkan kegiatan yang terealisasi, yang bersumber dari DAK sebagian sudah masuk dalam tahap lelang. Program tersebut yaitu program pembangunan fisik seperti pada permukiman.

“Kendala keterlambatan proses lelang berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik,” ulasnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno meminta agar pemerintah segera mempercepat kegiatan yang selama ini tertunda. Sebab menurutnya, masyarakat telah menunggu program pemerintah yang sejak awal tahun belum terlaksana.

Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, agar setiap daerah segera mempercepat proses penyerapan APBD. Sebab, jika tidak segera, pemkab akan mendapat teguran dari gubernur atas ketidaksesuaian capaian realisasi anggaran dengan perencanannya.

“Ini sudah cukup lama, kita sudah mau memasuki semester kedua. Terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dipercepat,” ujar Harun. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *