Temui DPRD, FPMP: Perjuangkan Otonomi Khusus Madura

  • Whatsapp
DPRD Pamekasan dengan FPMP sepakat mendorong Madura menjadi daerah otonomi khusus. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Kecilnya nilai dana bagi hasil (DBH) yang ditetapkan bagi undang-undang bagi daerah bukan otonomi khusus (otsus), disayangkan oleh Forum Pemerhati Migas Pamekasan (FPMP). Sebab, eksplorasi gas saat ini sedang dilakukan di perairan Selat Madura, dekat dengan wilayah daratan Pamekasan.

Kekhawatiran FPMP secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Koordinator FPMP Suli Faris mengatakan, perlu ada sarana kerja sama yang jelas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dengan pihak Medco Energi sebagai pengembang dalam kegiatan pengembangan lapangan paus biru.

Bacaan Lainnya

Dia menyarankan agar Madura segera diusulkan menjadi daerah otsus. Sebab, keinginan mendapatkan DBH tinggi akan bertabrakan dengan undang-undang jika Madura belum menjadi daerah otsus.

Rencana lain diusulkan untuk merevisi undang-undang yang telah ada. Usulan revisi tersebut diinginkan melalui cara judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihaknya optimis, Madura bisa menjadi daerah otsus dengan segala kelebihan yang dimiliki. Sebab menurutnya, Madura sebagai sebuah pulau yang kaya akan budaya, bahkan memiliki bahasa daerah tersendiri. Tidak hanya itu, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Madura juga dianggap layak menjadi indikator suatu daerah menjadi otsus. Hal itu dilakukannya demi kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyambut baik usulan tersebut. Sebab menurutnya, Madura merupakan daerah penghasil minyak dan gas (migas) maka seharusnya DBH yang didapatkan lebih dari 6 persen.

Dia mengatakan, dengan revisi UU tentang otsus, juga akan diatur mengenai wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Sehingga lokasi pengembangan lapangan paus biru bisa menjadi wilayah kewenangan pemerintah daerah jika Madura menjadi daerah otsus.

“Tidak layak sekali jika daerah penghasil mendapat bagian sama dengan daerah bukan penghasil,” ucap Fathor.

Keinginan itu diyakini dapat terwujud, sebab di Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI, ada sejumlah legislator dari wilayah Madura yang dianggap dapat memperjuangkan keinginan tersebut.

Legislator dari wilayah Madura itu antara lain, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Pihaknya akan berkonsultasi dengannya dan meminta agar Madura diperjuangkan menjadi daerah otsus.

“Madura ini tidak hanya punya satu titik. Semua kabupaten punya titik gas yang bisa dieksplorasi,” lanjut Fathor.

Selain itu, Fathor menyayangkan tidak adanya koordinasi dari Pemkab Pamekasan kepada pihaknya mengenai pengembangan lapangan paus biru. Menurutnya, DPRD Pamekasan harus dilibatkan dalam setiap pembahasan kegiatan lapangan paus biru. Sebab menurutnya, perlu ada poin kerja sama yang jelas antara pemkab dengan pihak pengembang dan stakeholder lainnya.

“Kami akan panggil dinas-dinas yang ada kaitannya dengan kegiatan eksplorasi ini,” pungkas politisi PPP itu. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *