Komisi III DPRD Desak Lelang Pengerjaan Infrastruktur Segera Dieksekusi

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail mendesak agar lelang segera dilaksanakan. (Foto: Khoyrul Umam Syarif)

KABAR PAMEKASAN | Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail menilai Pemkab Pamekasan lamban dalam melelang pengerjaan infrastruktur. Buktinya, pada triwulan ke-II tahun anggaran 2021 pengerjaan belum tereksekusi dengan tuntas.

Ismail mengungkapan bahwa sepantasnya pelaksanaan lelang proyek infrastruktur pada tahun 2021 sudah dilakukan pada triwulan ke-II. Faktanya, sampai saat ini belum ada lelang proyek yang nilainya besar. Yang ada hanya lelang kecil senilai  kisaran  Rp10 juta.

Bacaan Lainnya

“Sampai detik ini masih belum ada gelaran program besar yang dilakukan oleh pemkab, dan ini persoalan waktu, kami tidak ingin pekerjaan itu selalu dilakukan di akhir tahun, ini lelet namanya,” paparnya, Selasa (8/6/2021).

Dijelaskannya, untuk mempercepat pelaksanaan dari pagelaran proyek besar sudah dilakukan pemanggilan 2 kali ke ruang Komisi III, agar bisa dikoordinasikan dengan cepat pelaksanaannya, sebab ia trauma dengan apa yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Semisal proyek pelaksanaan Jalan Raya Batumarmar yang dilelang pada akhir tahun gagal dilaksanakan karena tidak ada yang menawar.

“Kabupaten lain pada bulan 2 dan 3 sudah pada jalan semuanya, hanya Pamekasan ini yang sampai saat ini belum tayang,” ulasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Moh. Fauzi, proses koordinasi persiapan tender dengan penugasan kelompok kerja (pokja) masih dilakukan. Ia  menginginkan tidak ada satupun program yang gagal tender, karena sudah ada timeline sesuai dengan juknis yang menjadi atensinya. Khususnya proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus (DAK).

Timeline yang disampaikan di juknis itu tidak terlampaui, kecuali ada hal lain yang menjadi penyebab kegagalan tender, seperti tidak ada penawaran, dan lain-lain. Maksud saya, alokasi waktu yang sudah dijadikan timeline, karena DAK itu sudah ada waktu yang harus dilakukan kontrak,” tukasnya. (rul/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *