Data KPM BPNT Bermasalah

  • Whatsapp
22.297 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) datanya bermasalah. (Foto: Khoyrul Umam Syarif)

KABAR PAMEKASAN -Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan mencatat 22.297 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) datanya bermasalah. Sementara itu, total yang terbayar mencapai 80.150 KPM setiap bulannya.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan Moh  Tarsun, regulasi sinkronisasi data penerima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) berpengaruh terhadap beberapa data penerima yang diasumsikan bermasalah, karena saat ini masih dilakukan perbaikan data dari 22.297 KPM BPNT yang sudah tidak menerima bantuan.

Bacaan Lainnya

“Yang tidak terbayar itu bermacam-macam, pertama 1 NIK 2 nama, NIK tidak padan dengan dukcapil, kemudian ada nama yang mirip. Jadi hanya terkait dengan dokumen,” paparnya, Senin (14/6/2021).

Lebih lanjut, untuk 22.297 KPM tersebut kartu kesejahteraan sosial (KKS)-nya langsung dicabut. Sehingga dimungkinkan jika setelah diverifikasi ulang dari kemensos dan dikategorikan layak mendapatkan bantuan kembali, maka kartunya akan dikembalikan kepada KPM tersebut.

“Untuk KKS-nya dicabut langsung oleh pihaknya untuk disetorkan kepada pihak perbankan,” ulasnya.

Dijelaskannya, di Pamekasan total penerima BPNT mencapai 80.150 orang, yang tersebar di 13 kecamatan. Pengambilan BPPNT-nya melalui e-waroeng yang berjumlah 367  outlet.

“Proses pencairannya melalui KKS yang sudah dimiliki oleh masing-masing KPM,” ulasnya.

Harapannya, penerima yang masih ditangguhkan datanya bisa bersabar. Karena datanya masih proses perbaikan, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi jika semunya sudah selesai.

“Kami akan terus mengupayakan untuk secepatnya diproses,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam mendesak proses validasi data bermasalah bisa segera terselesaikan. Sebab menurutnya, persoalan data merupakan persoalan klasik yang semestinya divalidkan dari sejak pendataan diawal, agar tidak ada data penerima yang ditangguhkan, sehingga dinas terkait harus jemput bola melalui perangkatnya untuk membereskan persoalan tersebut.

“Silahkan koordinasi dan sinergi dengan beberapa perangkat yang kompeten di situ, bisa kepala desa, bisa operator, dan lain sebagainya, ini diselesaikan data-datanya. Karena kasihan masyarakat kalau memang mereka berhak mendapatkan. Dalam tanda kutip karena kelalaian pendataan, kemudian mereka terpending, kan kasihan mereka,” pungkasnya. (rul/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *