PMII Segel Kantor Bupati, Tuntut Mafia Tambang Segera Ditindak

  • Whatsapp
Aktivis PMII Pamekasan memblokade pintu masuk dan pintu keluar kantor bupati dan DPRD Pamekasan menjelang malam, Kamis (17/6/2021). (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan kembali menggeruduk kantor bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Kamis (17/6/2021). Mereka menagih janji pemerintah dalam hal penanganan ratusan tambang ilegal jenis galian C di Pamekasan.

Massa aksi itu merasa geram karena aspirasinya yang disampaikan pada (25/6/2020) lalu, dinilai tidak ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) PMII Pamekasan Moh. Lutfi mengungkapkan, sebanyak 219 lokasi tambang galian C ilegal di Pamekasan dibiarkan beroperasi tanpa izin.

Bacaan Lainnya

“Perizinan dan penindakan telah diatur di dalam undang-undang minerba bahkan juga diatur di dalam Perda Lingkungan Hidup Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014,” tegas Lutfi.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengambil langkah tegas dan tidak takut untuk melawan para mafia tambang. Selain itu meminta agar Pemkab Pamekasan segera membentuk tim penindakan dan perizinan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan dan dinas bidang perizinan.

“Pemerintah harus serius mengatasi ini. Karena ini jelas melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri,” sambung Lutfi.

Aksi berlangsung damai tanpa ricuh, namun masa aksi sempat memblokade pintu masuk dan pintu keluar kantor bupati dan kantor DPRD. Blokade dilakukan hingga pukul 15.30, karena mereka tidak ditemui oleh bupati. Akibatnya puluhan aparatur sipil negara (ASN) dan aggota DPRD Pamekasan terisolasi dan tidak bisa keluar hingga menjelang waktu Magrib.

Namun akhirnya massa aksi berhasil dibubarkan setelah salah satu anggota DPRD membujuk mereka dan berjanji akan mempertemukan mereka dengan bupati Pamekasan dan sejumlah instansi terkait dalam waktu dekat ini.

Namun demikian, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Agus Mulyadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selain itu, pihaknya telah memverifikasi dan validasi 219 lokasi tembang di Pamekasan.

Namun, Pemkab Pamekasan masih dalam tahap menyelesaikan proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pamekasan.

“Kami menunggu peraturan pemerintah provinsi. Karena kewenangan pemda hanya sebatas memberikan rekomendasi,” ucap Agus. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *