SMP Hanya Miliki 94 Siswa, Terima Hibah Sarpras Tertinggi

  • Whatsapp
Pihak Disdikbud Pamekasan tidak bisa menjelaskan alasan jumlah nominal alokasi anggaran untuk perbaikan sarpras sekolah. (Foto: Khoyrul Umam Syarif)

KABAR PAMEKASAN | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Zainuddin di Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean yang hanya memiliki siswa 94 siswa, mendapatkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana sebesar Rp726 juta. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk beberapa SMP negeri yang memiliki jumlah siswa lebih banyak.

Anggaran yang dimaksud adalah untuk rehabilitasi ruang kelas. Sumbernya dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Pamekasan 2021 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Total DAK bidang pendidikan untuk Pamekasan sebesar Rp30 miliar. Anggaran itu khusus dialokasikan untuk pembenahan sarana dan prasarana di sekolah dalam pengawasan Disdikbud Pamekasan.

Terdapat 13 sekolah menengah pertama (SMP) yang akan merealisasikan program itu dengan melelang di halaman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Salah satunya adalah SMP Plus Zainuddin di Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean dan mendapat alokasi cukup besar. Sementara jatah yang diterima sekolah lain lebih kecil.

Kenyataan tersebut ternyata memancing reaksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman. Pihaknya meminta ada evaluasi yang membahas tentang dasar dari pemberian dana alokasi yang cukup besar itu.

Sebelum menggelontorkan dana dengan jumlah besar untuk sekolah, kata Fathor, harus dengan proses yang selektif.  Dalam penentuannya, lembaga calon penerimanya harus dipertimbangkan secara komprehensif.

“Saya kira dengan dana yang banyak itu harus banyak juga muridnya, kalau memang diberikan kepada siswanya yang sedikit, berarti ada permainan di sini. Selayaknya, siswa yang banyak itu membutuhkan fasilitas yang banyak pula,” papar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Kamis (17/6/2021).

Untuk mewujudkan evaluasinya itu, dalam waktu dekat akan memanggil Disdikbud Pamekasan. Selain itu keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi oleh Disdikbud Pamekasan.

“Jadi lebih baik harus selektif lagi, sehingga lembaga yang dianggap besar tidak kecewa terhadap program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat,” ulas mantan kepala Desa Palengaan Daya tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan M. Sahibudin mengaku belum mendapatkan laporan secara spesifik mengenai kegiatan pembenahan sarpras di tingkat SMP tersebut. Pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala Disdikbud Pamekasan, untuk memastikan keputusan yang telah dibuat telah sesuai dengan regulasi.

Sedangkan menurut Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Moh. Elman, proses pendidikan di Sampang saat ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, termasuk belum memadainya akomodasi untuk fasilitas pendidikan. Namun menurutnya,  harus selektif dalam menentukan sekolah penerima anggaran pembenahan sarpras, agar tidak memunculkan polemik baru dalam dunia Pendidikan.

“Lembaga yang siswanya tidak sampai seratus dan mendapatkan DAK yang cukup fantastis, rasanya tidak elok, karena masih banyak lembaga lain yang sangat membutuhkan terkait bantuan DAK,” kata pria asal Proppo tersebut.

Sedangkan Kepala Disdikbud Pamekasan Akhmad Zaini mengaku, bantuan tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat yang melalui data pokok pendidikan. Karenanya, pihaknya tidak bisa intervensi terhadap penentuan lembaga yang akan memperoleh bantuan.

“Yang menilai itu dari kementerian, bukan kami, lalu kementerian yang ngasih, bahwa sekolah ini dapat sekian, itu dari kementrian semua, bukan di kami, sedangkan untuk DAK secara keseluruhan kurang lebih Rp30 miliar,”tukasnya. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *