Bersama PMII, Pemkab Kaji Perlunya Tim Penindak Tambang Ilegal

  • Whatsapp
Sejumlah aktivis PMII Pamekasan saat beraudiensi di kantor DPRD Pamekasan bersama sejumlah instansi Pemkab Pamekasan. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Setelah berdemo dan memblokade seharian pintu masuk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan pada Kamis (17/6/2021), sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan kembali mendatangi kantor wakil rakyat itu, Senin (21/6/21).

Mereka datang guna beraudiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penanganan 219 titik tambang ilegal di Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Dalam audiensi itu, Ketua Umum PMII Cabang Pamekasan Moh. Lutfi mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera membentuk tim khusus perizinan dan penindakan, agar kasus tambang ilegal bisa segera diselesaikan.

Dia menekankan agar pemkab tidak hanya melakukan inventarisasi lokasi tambang saja, melainkan harus tegas menutup tambang ilegal. Sebab, lambatnya penindakan terhadap tambang ilegal di Pamekasan, disebut karena adanya indikasi kongkalikong antara sejumlah elit dengan pengusaha. Sehingga tambang ilegal tetap beroperasi hingga saat ini meski tidak mengantongi izin.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan preman tambang yang hanya mengambil keuntungan tanpa membayar pajak. Dia mengungkapkan, dari total 219 titik tambang tanpa izin, 125 di antaranya berada di luar wilayah pertambangan yang diizinkan oleh peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Pamekasan.

Sementara 94 titik di antaranya berada di dalam area yang diizinkan perda RTRW, namun tidak mengantongi izin dan tetap beroperasi.

“Kalau kami berpikirnya karena ada faktor politik dan faktor kepentingan beberapa elit di Pamekasan,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten (​Setkab) Pamekasan Sri Puja Astutik menjelaskan, dari 219 tambang 19 diantaranya merupakan tambang besar menggunakan eskavator. Kemudian ada 160 penambangan rakyat menggunakan alat tradisional dan ada 40 orang penambang pasir, semuanya ilegal tanpa izin.

“Terkait pembentukan tim khusus ini kami akan kaji dulu dan kami juga masih mau mencari payung hukumnya,” ucap Sri.

Melihat persebaran lokasi tambang ilegal yang ada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman menilai, penting untuk mengadvokasi para pemilik tambang di area pertambangan sesuai perda RTRW untuk segera mengurus izin. Kemudian melakukan penindakan pada tambang di luar area RTRW.

“Agar masyarakat bisa dapat manfaat dan pemerintah daerah juga bisa menerima manfaat,” ucap Taufik.

Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi mengaku tidak memiliki wewenang menutup aktivitas tambang ilegal di Pamekasan. Menurutnya, itu merupakan wewenang Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan pihak kepolisian serta semua pihak yang terlibat termasuk dinas lingkungan hidup (DLH).

Menurut Kusairi, itu merupakan amanah Pasal 77 Perda Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Lingkungan Hidup.

“Jadi Satpol PP itu nanti akan bertindak bersama dari hasil keputusan tim itu. Kami disini bertugas dalam pengawasan dan sanksi administrasi bagian satu,” ucap Kusairi.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail menilai tim khusus perizinan dan penindakan tambang ilegal penting untuk dibentuk. Karena itu, pihaknya mendesak agar pemkab segera membentuk tim tersebut dan mencari payung hukumnya. Agar polemik tambang galian C ilegal di Pamekasan segera selesai. Sebab, tidak satu pun tambang galian C legal di Madura, kecuali satu lokasi di Sampang.

“Di Pamekasan ada tiga yang sudah mengurus izin. Tapi tidak satupun yang izinnya keluar. Karena tidak memenuhi beberapa persyaratan,” ungkapnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *