DPRD: Pilkades dan MTQ Tidak Hambat Pilwabup

  • Whatsapp
DPRD Pamekasan saat ini tengah membahas revisi tatib DPRD Pamekasan sebelum melaksanakan pemilihan wabup. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Revisi tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan saat ini tengah dibahas. Perkembangan pembahasan revisi tatib sudah sampai 50 persen. Setelah itu masih akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk dievaluasi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman. Menurutnya, tahapan-tahapan pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan wakil bupati (wabup) Pamekasan baru bisa dilakukan setelah revisi tatib sudah selesai 100 persen. Dia menargetkan, akhir bulan Juni revisi tatib sudah selesai.

Bacaan Lainnya

“Regulasi itu harga mati. Kami sudah menjelaskan ke partai koalisi Berbaur, kami masih merevisi tatib,” ucap Fathor.

Pihaknya berharap evaluasi dari gubernur Jawa Timur bisa berlangsung cepat. Sebab, jika segera selesai, pihaknya akan membuka tahapan-tahapan pengisian kekosongan jabatan wabup pada bulan Juli mendatang. Sebelum itu, pihaknya masih ingin mematangkan regulasi yang ada agar bisa segera dijalankan.

Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan wabup tidak akan terganggu oleh agenda pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan digelar September mendatang. Tidak hanya itu, dia menilai kegiatan lomba musabaqah tilawatil quran (MTQ) yang akan digelar pada November mendatang juga tidak akan menjadi penghambat pemilihan wabup.

“Kalau Pilkades dan MTQ itu kan murni pekerjaannya eksekutif. Kami memiliki regulasi sendiri dan panitia sendiri. Jadi tidak akan mengganggu,” ucap Fathor.

Sementara itu, Sekretaris Partai Koalisi Berbaur Heru Prayitno meminta pengisian kekosongan jabatan wabup selesai sebelum pilkades agar pemerintah dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Sehingga bupati Pamekasan pada saat pilkades sudah memiliki pendamping. Hal itu menurutnya penting jika ada sengketa pada pelaksanaan pilkades.

“Jadi nanti bisa membagi tugas dengan wabup yang baru untuk mengurusi sengketa jika ada sengketa pilkades,” ucap Ketua DPC PAN Pamekasan tersebut. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *