Data Invalid, Komisi IV DPRD Curigai Tingginya Hibah Sarpras

  • Whatsapp
DPRD Pamekasan belum melakukan pemanggilan kepada Disdikbud Pamekasan mengenai bantuan sarpras untuk SMK Plus Zainuddin. (Foto: Khoyrul Umam Syarif)

KABAR PAMEKASAN | Pemerolehan alokasi dana sarana prasarana sebesar Rp726 juta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Zainuddin di Desa Dempo Barat menimbulkan polemik. Sebab, sekolah tersebut hanya memiliki 94 siswa. Hingga kini, belum evaluasi dari Komisi IV DPRD Pamekasan mengenai hal itu. Padahal, sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman berjanji akan mengevaluasi melalui Komisi IV.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam, belum adanya tindakan pemanggilan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, disebabkan belum adanya instruksi Ketua DPRD.

Bacaan Lainnya

“Sampai saat ini masih belum ada instruksi kepada kami, mungkin dalam waktu dekat ini,” paparnya, Selasa(22/6/2021).

Ia mengaku akan mengkonfirmasi lebih lanjut kepada dinas terkait, namun kesimpulan sementara pembangunannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK), dan landasan penentuannya berasal dari keputusan pemerintah pusat.

“Mungkin saja berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik)-nya, SMP yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan, ternyata setelah dibandingkan dengan data di lapangan, masih banyak lembaga yang berhak menerima. Untuk itu, harus ada peran aktif dari Disdikbud Pamekasan untuk mengorganisir sistematika pelaporan yang sudah dikomparasi dengan fakta di lapangan,” tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut akan mengurangi kecemburuan sosial dari lembaga lain yang lebih membutuhkan bantuan.

“Jangan sampai data administratif semata yang masuk ke pusat, tanpa dilapisi oleh data-data akurasi berdasar fakta di lapangan. Tetapi untuk langkah maksimalnya akan melakukan pemanggilan kepada Disdikbud,” tukasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menilai ada permainan terhadap alokasi dana untuk SMP Plus Zainuddin sehingga harus ada koreksi lebih lanjut.

“Saya kira dengan dana yang banyak itu harus banyak juga muridnya, kalau memang diberikan kepada siswanya yang sedikit, berarti ada permainan di sini. Selayaknya, siswa yang banyak itu membutuhkan fasilitas yang banyak pula,” papar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Kamis (17/6/2021).

Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan Akhmad Zaini mengaku, bantuan tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat yang melalui dapodik. Karena itu, pihaknya tidak bisa intervensi terhadap penentuan lembaga yang akan memperoleh bantuan.

“Yang menilai itu dari kementerian, bukan kami. Lalu kementerian yang ngasih, bahwa sekolah ini dapat sekian, itu dari kementrian semua, bukan dari kami,” tukasnya. (rul/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *