Jadi Polemik, Polres Tawarkan Solusi Permudah Izin Tambang

  • Whatsapp
Polres Pamekasan meminta agar proses pengurusan izin pertambangan dipermudah agar tidak berlarut-larut. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan segera menindak seluruh tambang ilegal di Pamekasan. Sebab menurut Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail, tambang ilegal akan tertib jika ditindak.

“Kuncinya harus ada tindakan tegas terhadap tambang-tambang tidak berizin. Hari ini tinggal bagaimana memperbaiki kondisi lingkungan kita yang hancur,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Bacaan Lainnya

Namun demikian, Wakapolres Pamekasan Kompol Iswahab meminta agar tidak hanya konsentrasi pada penindakan hukum. Sebab menurutnya, tambang ilegal merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Selain itu, jika tambang memiliki izin dan dikelola dengan baik, menurutnya akan menambah pendapatan daerah.

Pihaknya menawarkan agar pemerintah fokus pada proses perizinan seluruh tambang ilegal yang tidak menyalahi peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Semua pihak, termasuk DPRD dan tim perizinan diharapkan memperjuangkan agar proses pengurusan izin pertambangan tidak dipersulit.

“Kalau perlu sampai ke tingkat pusat dikawal, bagaimana perizinan bisa dipermudah. Agar tidak menjadi masalah sosial yang berlarut-larut,” ujar perwira polisi yang baru bertugas satu setengah bulan di Pamekasan itu.

Pihaknya mengaku telah mlekukan tindakan preventif dan sosialisasi hingga ke tingkat bawah. Bahkan, Kepolsian Daerah (Polda) Jawa Timur telah melakukan penindakan represif. Namun pihaknya masih menunggu hasil dari kegiatan yang dilakukan Diskrimsus Polda Jawa Timur tersebut.

Plt. Kepala Dinas Linglingan Hidup (DLH) Pamekasan Muharram mengaku setuju untuk lebih mempermudah proses izin pertambangan. Pihaknya meminta agar semua pihak bersama-sama mengadvokasi masyarakat pemilik tambang agar mau mengurus izin.

Muharram mengungkapkan, meski pihaknya memiliki wewenang membentuk tim penyidik khusus, hingga saat ini pihaknya tidak memiliki tim penyidik khusus.

“Penindakan bukan wilayah kami. Kami hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Jika melanggar perda kami rekomendasikan kepada Satpol PP. Jika melanggar undang-undang kami sampaikan kepada pihak kepolisian,” jelasnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *