Perumdam Tirta Jaya Butuh Modal Dasar Rp195 M

  • Whatsapp
PDAM akan berubah menjadi Perumdam Tirta Jaya dan membutuhkan modal dasar lebih besar. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Perubahan nomenklatur dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya mengubah beberapa unsur di dalamnya. Antara lain jumlah modal dasar, masa jabatan pimpinan dan kewenangan pimpinan perusahaan pelat merah itu.

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar menerangkan, perubahan PDAM ke Perumdam merupakan amanah peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Perubahan tersebut mempengaruhi masa jabatan direktur yang awalnya maksimal dua periode menjadi tiga periode. Selain itu, kewenangan pimpinan Perumdam lebih luas ketimbang PDAM.

Bacaan Lainnya

Berhubung adanya perubahan nomenklatur yang harus disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan itu pihaknya mengusulkan perubahan jumlah modal dasar yang semula hanya Rp1 miliar menjadi menjadi Rp195 miliar. Namun, Rp195 miliar itu nantinya akan dikurangi jumlah penyertaan modal yang sebelumnya sudah masuk ke PDAM sebesar Rp48 miliar.

Sebab menurutnya, jika hanya dengan modal dasar Rp1 miliar perusahaan akan sulit berkembang. Terbukti, di tahun-tahun sebelumnya PDAM membutuhkan penyertaan modal dasar baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan maupun dari pemerintah pusat untuk mengembangkan perusahaan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Wardatus Sarifah menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan PDAM ke perumdam yang diusulkan oleh PDAM. Sebab, perda tentang penyertaan modal dasar PDAM baru direvisi pada tahun 2020 lalu.

“Perda yang mau kita ubah itu Perda Nomor 1 Tahun 2020. Jadi masih berusia satu tahun. Itu yang kami tanyakan ke PDAM. Kata direktur karena modal dasarnya terlalu kecil,” ungkap politisi Partai Nasdem itu.

Karena itu, raperda tentang perubahan PDAM ke Perumdam hingga saat ini masih belum dimasukan ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2021. Namun dia menyebutkan, pihaknya akan segera menetapkan raperda tersebut ke dalam perubahan propemperda tahun 2021 untuk ditindaklanjuti pembahasannya. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *