Tatib DPRD Belum Selesai, Pilwabup Diperkirakan Akhir Tahun

  • Whatsapp
Pengisian kekosongan jabatan wabup diprediksi akan memakan waktu lama karena tatib DPRD hingga saat ini belum selesai. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Pengisian kekosongan jabatan wakil bupati (wabup) Pamekasan diperkirakan akan melewati bulan Agustus sebagaimana sebelumnya dijanjikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman. Hal itu karena hingga saat ini pembahasan tata tertib (tatib) DPRD belum selesai.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Pamekasan Maskur Rassyid menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait fungsi dan kewenangan DPRD Pamekasan dalam hal pengawasan, legislasi, dan anggaran. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif karena terdapat 25 bab dengan 285 pasal pada Tatib Nomor 1 Tahun 2019.

Bacaan Lainnya

“Secara keseluruhan tatib itu merupakan pintu awal untuk regulasi pergantian wabup,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan itu.

Sementara itu, tentang klausul pengisian jabatan wakil kepala daerah diatur dengan 6 bab dan 24 pasal yang perlu disinkronkan dengan tatib DPRD Pamekasan. Hal itu agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. Selain itu, pihaknya juga perlu mengatur teknis penerapan protokol kesehatan (protkes) pada agenda pemilihan wabup nanti.

“Ini mengharuskan kita adanya aturan teknis. Tentu ini harus berkoordinasi dengan pihak terkait,” ucap pria yang akrab disapa Hamas itu.

Di sisi lain, setelah tatib selesai dibahas, pihaknya masih menunggu evaluasi dari gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan. Kendati tatib selesai dibahas dan ditetapkan, pihaknya mengaku akan memberikan waktu kepada panitia pemilihan (panlih) selama tiga bulan untuk menyusun dan mengatur teknis pemilihan wabup.

Dengan seluruh rangkaian proses yang harus dilalui itu, menurutnya tidak menutup kemungkinan pengisian kekosongan jabatan wabup masih akan terlaksana pada bulan Desember mendatang. Namun, pihaknya berharap, pengisian kekosongan jabatan wabup ini bisa segera terlaksana sesuai keinginan semua pihak.

“Biasa jadi lebih lama (melewati bulan Desember, red),” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sementara itu, selain tentang pengisian kekosongan jabatan wabup, DPRD Pamekasan masih dihadapkan dengan berbagai kewajiban. Antara lain pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran 2021 dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022.

Sementara di lain pihak, Sekretaris Partai Koalisi Berbaur Heru Prayitno terus mendesak DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan tatib. Sebab menurutnya, jika pengisian kekosongan jabatan wabup belum terlaksana hingga pemilihan kepala desa (pilkades), maka semua pihak akan dihadapkan dengan banyak kesibukan. Terutama bagi bupati untuk membagi waktu.

Di sisi lain, panlih telah dibentuk oleh DPRD Pamekasan pada bulan Februari lalu bersamaan dengan pengajuan pemberhentian mendiang Raja’e sebagai wabup kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sementara Pansus Tatib DPRD dibentuk sebelum penetapan pemberhentian mendiang Raja’e sebagai wabup oleh Mendagri tepatnya pada (5/5/2021) lalu.

Pihaknya khawatir, ada pihak yang memang menginginkan kekosongan jabatan wabup tidak terisi. Sementara bupati sendiri menurutnya sudah jelas menginginkan agar dirinya memiliki wakil untuk bisa membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Bahkan bupati telah mengeluarkan kriteria bagi para calon wabup nanti.

“Kalau wabup ini tidak terisi hingga akhir masa jabatan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi Pamekasan,” tegas Ketua DPC PAN Pamekasan itu. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *