Perda SOTK Perlu Ditinjau Ulang

  • Whatsapp
Perda SOTK Perlu ditinjau ulang karena terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya. (Foto: Ali Wafa)

KABAR PAMEKASAN | Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan tahun anggaran 2021. Usulan revisi itu karena terdapat ketidaksesuaian dengan aturan baru.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sumiyati mengungkapkan terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan beberapa aturan, antara lain harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Bacaan Lainnya

Selain itu, juga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Salah satu yang perlu disesuaikan yaitu bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Atap (DPMPTSP) harus berdiri sendiri dan tidak digabung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Selain itu, perlu ada penambahan bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dua hal itu menjadi faktor Perda SOTK yang disahkan pada tahun 2020 lalu itu perlu ditinjau ulang.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Wardatus Sarifah menjelaskan, untuk menetapkan perubahan Propemperda tahun 2021, pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Konsultasi tersebut merupakan kewajiban saat pihaknya akan menyusun propemperda dan melakukan perubahan propemperda.

“Karena perubahan propemperda itu harus melalui rekomendasi oleh Biro Hukum Provinsi,” ucap politisi Partai Nasdem itu.

Setelah mendapat rekomendasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, pihaknya masih perlu membentuk panitia khusus (pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Namun, hingga saat ini pihaknya belum bisa berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur karena terkendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Baru nanti setelah membentuk pansus, kita mulai lakukan pembahasan. Tapi ya bagaimana kondisinya sekarang begini,” ucap wanita berkacamata itu.

“Tapi target kami tahun ini harus selesai,” tangkasnya meyakinkan. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *